PILKADES 13 DESEMBER 2017 DI DOMINASI OLEH PNS - Berita & Informasi Dunia Pendidikan

Wednesday 25 October 2017

PILKADES 13 DESEMBER 2017 DI DOMINASI OLEH PNS



TIMUR
Lombok Timur
Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahap dua di Lombok Timur (Lotim) telah mulai dilakukan pembukaan pendaftaran. Para bakal calon tidak hanya dari kalangan masyarakat biasa saja. Namun jabatan Kades ternyata banyak juga diminati oleh mereka yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berasal dari berbagai instansi pemerintahan di Lotim.

Sejauh ini ada sekitar 29 PNS yang telah diberikan rekomendasikan oleh Pemkab Lotim untuk maju mencalonkan diri sebagai Kades di sejumlah desa, dari add up to 159 desa yang akan melaksanakan Pilkades serentak tahap dua ini.

Para PNS tersebut ada yang berprofesi sebagai master, pegawai di beberapa SKPD, bahkan ada juga yang memiliki jabatan strategis di dinas tertentu. "Jumlahnya sebanyak 29 PNS yang mencalonkan diri sebagai Kades. Semuanya sudah diberikan rekomendasi," ungkap Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), M Juaini Taufik.

Syarat utama PNS untuk bisa mencalonkan diri sebagai Kades, maka mereka harus mendapatkan izin dari Bupati Lotim. Hal ini sebagaimana yang telah ditentukan dalam Peratuaran Daerah (Perda).

Tidak hanya dari kalangan PNS saja, namun ketentuan itu juga harus dipenuhi oleh calon incumben"Kenapa harus ada izin dari Bupati? Karena yang meng SK-kan mereka juga Bupati.

Lebih jauh disampaikan, pelaksanaan Pilkades sendiri telah masuk ke tahap pencalonan. Dan pendaftaran telah mulai dibuka oleh panitia di masing-masing desa, terhitung sejak Minggu 24 september 2017. Sejak dibuka katanya, telah banyak para bakal calon Kades yang mulai mengambil formulir pendaftaran.

"Kami hanya bisa memantau, mana calon yang berasal dari incumben, atau berasal dari PNS. Kenapa kami mengetahui itu, karena mereka harus ada izin. Sikap Bupati, siapa yang berniat untuk menjadi bakal calon Kades, mereka tidak dipersulit.

Bagi PNS yang maju mencalonkan diri menjadi Kades, statusnya sebagai aparatur sipil negara tidak serta-merta akan diberhentikan. Melainkan mereka akan cuti untuk sementara.

Dikatakan, hal yang withering krusial di tahap pencalonan ini, bagiamana menyikapi bakal calon yang lebih dari lima orang. Sementara dalam Perda sendiri telah ditentukan, jumlah calon negligible dua orang, dan maksimal lima orang.

"Di bawah dua play on words kita sulit. Karena tidak ada istilahnya pemilihan gagal. Tapi kalau kita lihat dari animo masyarakat, yang withering banyak itu jumlah bakal calon lebih dari lima," sebutnya.

Gambaran awal yang mereka terima customized structure dia, terdapat beberapa desa dengan jumlah calon melebih dari lima. Diantara yang disebut, yakni Desa Pringgabaya, Priyan, Swangi dan beberapa desa lainnya.

pemilihan umum
lombok timur
Karenanya, untuk mengantisifasi hal seperti itu, mereka play on words berencana untuk mengagendakan pemanggilan terhadap ketua panitia pemilihan. "Yang kita antisipasi, bagaiman kalau calon lebih dari lima. Karena terkadang tidak enak terjadi di panitia. Tidak dipungikiri, kemungkinan ada saja sentimen dari bakal calon yang tidak lulus. Makanya jangan sampai panitia tertekan, sehingga nanti melawan aturan. Itu yang tidak boleh," ungkapnya.
Untuk compositions penjaringan bakal calon sendiri, ditentukan melalui sejumlah tahapan seleksi. Dan sistem penilaiannya joke akan dilakukan secara komputerisasi. "Kita akan siapkan aplikasi. Hasil tes yang didapatkan calon itu nanti akan langsung dimasukkan ke aplikasi itu. Disana akan langsung muncul calon dengan nilai tertinggi, sampai urutan kelima.
Sementara itu, bakal calon Kades Desa Suela, Rosyidi mengatakan, khusus di desanya pendaftaran untuk bakal calon Kades telah mulai dibuka. Bahkan dirinya play on words telah memasukkan berbagai persyaratan untuk pendaftaran. "Ada sekitar beberapa thing persyaratan untuk daftar calon Kades. Terutama adanya photograph duplicate dukungan.
Selain karena tergerak untuk memajukan desa, hal lain yang memotifasinya untuk mencalonkan diri karena tidak dibebankan biaya sepeserpun. "Untuk nyalon kepala desa sekarang tidak perlu pakai biaya.








No comments:

Post a Comment